Pengertian dan Unsur-unsur Identitas Nasional

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Ciri-ciri bangsa majemuk adalah memiliki unsur-unsur pembentuk kemajemukan bangsa, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, kondisi geografis dan bahasa. Unsur-unsur pembentuk kemajemukan bangsa tersebut adalah pengertian dari identitas nasional. Pada tulisan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan unsur-unsur pembentuk identitas Nasional.

Pengertian Identitas Nasional

Identitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan "nasional" berarti bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa. Jadi Identitas Nasional adalah suatu jati diri atau ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Ciri khas tersebut berkaitan dengan oleh kesamaan fisik, seperti agama, budaya, dan bahasa ataupun non fisik, seperti cita-cita dan tujuan. Identitas disini tidak hanya mewakili satu warga negara saja namun meliputi seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian parameter identitas nasional berarti suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan bahwa identitas nasional itu menjadi ciri khas suatu bangsa.
Pengertian Identitas Nasional Indonesia menurut para ahli adalah sebagai berikut:
Menurut Koenta Wibisono: pengertian Identitas Nasional pada hakikatnya adalah “manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa (nasion) dengan ciri-ciri khas, dan dengan yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya”.
Menurut Dean A. Mix dan Sandra M. Hawley, nation-state merupakan sebuah bangsa yang memiliki bangunan politik seperti ketentuan-ketentuan perbatasan teritorial pemerintah sah, pengakuan bangsa lain, dan sebagainya.
Menurut Koerniatmante Soepraptowiro secara hukum peaturan tentang kewarganegaraan merupakan suatu konsekuensi lnagsung dari perkembangan nasionalisme.
Menurut Michener dan Delamater, 1999; Bostock Dan Smith, 200: Identitas Nasional merupakan salah satu bentuk dari identitas sosial. Identitas  Nasional  dianggap  sebagai  konsep  utama  dari  identifikasi  individu  pada kelompok  sosial  dalam  dunia  modern.
Tajfel  dan  Turner  (1986)  menyatakan  bahwa  secara  umum  Identitas Nasional  menggambarkan  perasaan  yang  subjektif  terhadap  suatu  bangsa, yang pada dasarnya  bersifat positif. Sejalan dengan pendapat tersebut, Blank, Schmidt   dan   Westle   (2001)   menggambarkan   Identitas   Nasional   sebagai perasaan kedekatan yang kuat terhadap negara sendiri. 
Berdasarkan pengertian identitas nasional dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah satu bentuk dari identitas  sosial  yang  mencerminkan  identifikasi,  perasaan  dan  penilaian  yang positif dari individu terhadap bangsa dan negaranya.
Adapun indikator identitas nasional secara terperinci dapat dilihat sebagai berikut:
  1. Pola perilaku tampak pada setiap kegiatan masyarakat → adat-istiadat, kebiasan, dan tata kelakuan
  2. Lambang-lambang yang menjadi ciri khas bangsa dan negara → bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan.
  3. Infrastruktur yang digunakan untuk mencapai tujuan negara → bangunan, peralatan manusia dan teknologi.
  4. Tujuan yang ingin dicapai bangsa → budaya yang unggul dan prestasi dalam lingkup internasional

Unsur-Unsur Identitas Nasional Indonesia

Pembentukan identitas nasional Indonesia berlangsung cukup panjang. Hal ini dimulai dengan kesadaran senasib dan sepenanggungan ketika bangsa kita dijajah oleh bangsa asing yang kemudian menciptakan komitmen bersama dengan disahkannya Sumpah Pemuda. Dalam perkembangannya, setelah Indonesia berhasil menyatakan kemerdekaan selanjutnya identitas nasional bangsa Indonesia tertuang dalam UUD 1945 pasal 35-36C yang terdiri dari:
  1. Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia 
  2. Bendera Negara yaitu Sang Merah Putih 
  3. Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya 
  4. Lambang Negara yaitu Pancasila
  5. Semboyan Negara yaitu Bhinnika Tunggal Ika 
  6. Dasar Falsafah Negara yaitu pancasila 
  7. Konstituti (Hukum Dasar) Negara yaitu UUD1945 
  8. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat 
  9. Konsepsi Wawasan Nusantara 
  10. Kebudayaan daerah yang telah diteria Kebudayaan Nasional

Para Tokoh Sejarah Kebangkitan Nasional Tahun 1908

Tokoh-tokoh sejarah kebangkitan nasional tahun 1908 yang mempelopori perjuangan kemerdekaan Indonesia. Asal-usul pemberian nama Kebangkitan Nasional adalah masa pada pertengahan abad ke 20 di mana banyak rakyat Indonesia mulai tumbuh kesadaran nasional sebagai "orang Indonesia". Periode ini awalnya ditandai dengan dua peristiwa penting dalam sejarah kebangkitan nasional di Indonesia, yaitu lahirnya Boedi Oetomo (dibaca: Budi Utomo) pada tanggal 20 Mei 1908 dan ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Peristiwa kebangkitan nasional merupakan dampak positif dari penerapan politik etis yang diperjuangkan sejak masa Douwes Dekker.
Sebelum kita membahas tokoh-tokoh sejarah kebangkitan nasional, lebih dahulu kita akan melihat kondisi negara sebelum tahun 1908. Sebagaimana kita ketahui, perjuangan melawan penjajah sudah dimulai oleh bangsa Indonesia sejak sebelum tahun 1908. Namun perjuangan pahlawan indonesia sebelum tahun 1908 masih bersifat kedaerahan. Para pahlawan berjuang mengusir sejarah sebatas dari daerahnya. Misalnya Imam Bonjol bersama kaum padri yang berjuang mengusir Belanda dari Sumatera Barat. Kemudian Pangeran Diponegoro yang berjuang mengusir Belanda dari Jogjakarta dan masih banyak para pahlawan sebelum tahun 1908. Perjuangan sebelum tahun 1908 ini semuanya mengalami kegagalan karena masih bersifat kedaerahan dan kurangnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Menyadari hal ini beberapa tokoh nasional mencoba untuk mempersatukan perjuangan. Tokoh-tokoh sejarah perjuangan nasional tahun 1908 adalah sebagai berikut:
  1. Dr. Sutomo
    Dr. Sutomo merupakan pendiri organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Beliau bersama lulusan STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen (bahasa Indonesia: Sekolah Pendidikan Dokter Hindia) mendirikan Budi Utomo sebagai organisasi yang bertujuan untuk mempersatukan perjuangan terlepas dari kehidupan terjajah dan dapat mencapai kemerdekaan. Dari hasil pemikiran organisasi inilah istilah pergerakan nasional diperkenalkan. Setelah berdirinya Budi Utomo ini ternyata merangsang berdirinya organisasi-organisasi lainnya. Maka dari itu tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai hari pergerakan nasional.
  2. dr. Wahidin Sudirohusodo
    dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan tokoh yang berperan dalam pencetus semangat untuk mendirikan organisasi Budi Utomo. Beliau adalah lulusan STOVIA yang salah satu tokoh intelektual yang berusaha untuk memperjuangkan nasib bangsanya.
  3. Dr. Tjipto Mangunkusomo
    Dr. Tjipto Mangunkusomo adalah salah satu dokter profesional yang lebih dikenal sebagai tokoh pergerakan nasional. Nama beliau diabadikan sebagai salah satu nama Rumah Sakit di Jakarta, yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo. Beliau bersama Ki Hajar Dewantara dan Douwes Dekker mendirikan Indische Partij.
  4. Ki Hajar Demantara (Raden Mas Soewardi Soerjaningrat)
    Ki Hajar Dewantara atau sebelumnya bernama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat adalah tokoh yang mendirikan Indische Partij bersama Douwes Dekker dan Dr. Tjipto Mangunkusomo. Beliau bertiga terkenal dengan tiga serangkai. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga mendirikan Taman Siswa. Sehingga kemudian beliau disebut sebagai Bapak Pendidikan.
  5. dr. Douwes Dekker
    dr. Douwes Dekker atau nama lainnya Danudirja Setiabudi bersama dengan Dr. Tjipto Mangunkusomo dan Ki Hajar Dewantara mendirikan Indische Partij. Beliau juga terkenal sebagai orang Belanda yang mengkritik kebijakan negaranya karena menindas bangsa Indonesia. 
Demikianlah tadi beberapa Tokoh Sejarah Kebangkitan Nasional yang mempelopori perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya kelima tokoh tersebut saja, namun masih banyak tokoh kebangkitan nasional yang belum ditulis. Semoga ditulisan kedepan dapat ditambahkan.

Pengertian dan Ciri-ciri Sinanthropus Pekinensis

Sinanthropus Pekinensis adalah salah satu contoh manusia purba jenis Homo Erectus yang pernah hidup di dunia. Sinanthropus Pekinensis yang fosilnya ditemukan di Peking, Cina memilik persamaan atau sejenis dengan Pithecanthropus Soloensis yang ditemukan di Indonesia.
Sinanthropus Pekinensis merupakan manusia purba yang telah dapat memanfaatkan kekayaan alam yang berada disekitarnya untuk dapat bertahan hidup, namun manusia purba ini belum dapat mengolah tanah dan berternak. Pola hidup Sinantropus pekinensis adalah berpindah-pindah tempat dari suatu tempat ke tempat lain yang dirasa banyak makanannya. Pola seperti ini biasa disebut nomaden atau berpindah-pindah. Corak kehidupan dari manusia purba ini hampir sama dengan manusia purba dari Pacitan, Phitecanthropus Soloensis yang sudah mengenal dan menggunakan perkakas yang terbuat dari batu. Bukti yang menunjukkan hubungan antara Phitecanthropus Soloensis dan Sinanthropus Pekinensis adalah diantara keduanya sama-sama mirip kera yang berjalan tegak.
Sinanthropus pekinensis dianggap bagian dari pithecatropus erectus karena memiliki banyak ciri fisik dan non-fisik yang sama, dan keduanya sama-sama hidup di zaman yang sama. 
Berbeda dari manusia purba pada umumnya yang berusia ratusan tahun, Sinanthropus Pekinensis memiliki usia hidup yang sangat pendek yaitu sekitar 14 tahun dan sangat jarang yang sampai berusia 50 tahun.
Proses penemuaan Sinanthropus Pekinensis pertama kali dilakukan oleh Davidson Black sebagai pemimpin penggalian fosil di daratan Cina, di dalam sebuah gua kapur yang terletak di Desa Zhoukodian (kira-kira 40 km sebelah barat Beijing).
Penemuan situs zhoukoudian didekat Beijing ini kemudian diberi nama Sinanthropus Pekinensis, padahal biasanya penemuan baru suatu fosil manusia purba diberi nama berdasarkan tempat ditemukannya. Hal ini dikarenakan kota Beijing ini dulunya bernama Peking, sehingga manusia purba tersebut diberi nama Sinanthropus Pekinensis, bukan Sinanthropus Beijingensi.
Ciri-ciri sinanthropus pekinensis adalah sebagai berikut:
  • Kepala hampir mirip kera
  • Hidung pesek
  • Tulang alis besar
  • Mulut agak sedikit maju
  • Kaki dan tangan mirip dengan manusia modern.
  • Tinggi badan sekitar 165 – 180 cm
  • Bentuk graham besar dengan rahang yang sangat kuat
  • Bagian belakang kepala tampak menonjol.
  • Volume isi otak sekitar kurang lebih 900 sampai 1200 cm³.
Perbedaan Pithecanthropus Erectus dengan Sinanthropus Pekinensis yaitu Pithecanthropus Erectus manusia kera yang berjalan tegak. Sedangkan Sinanthropus Pekinensis manusia dari utara yang berdiri tegak.

Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan oleh presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden. Soekarno juga membubarkan Konstituante yang ditugasi untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, dan sebaliknya menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950), dengan semboyan "Kembali ke UUD' 45". Soekarno memperkuat tangan Angkatan Bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting.
PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin“ Sukarno dengan hangat dan beranggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi yaitu antara nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM.
Antara tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika Serikat memberikan 64 juta dollar dalam bentuk bantuan militer untuk jendral-jendral militer Indonesia. Menurut laporan di "Suara Pemuda Indonesia", Sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalyon angkatan bersenjata. Tiap tahun AS melatih perwira-perwira militer sayap kanan. Di antara tahun 1956 dan 1959, lebih dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di AS, dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahun. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan AS, tentu saja, bukan untuk mendukung Sukarno dan bahwa AS telah melatih sejumlah besar perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia sebuah "negara bebas". Pada tahun 1962, perebutan Irian Barat secara militer oleh Indonesia mendapat dukungan penuh dari kepemimpinan PKI, mereka juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat.
Era "Demokrasi Terpimpin", yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
Maka latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno yaitu:
  1. Dari segi keamanan nasional: Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.
  2. Dari segi perekonomian: Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
  3. Dari segi politik: Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.
Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari Pio kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Partai-partai Masyumi, NU, PSII, Katholik dan PRI menolak gagasan presiden, karena mereka berpendapat merubah susunan kenegaraan secara radikal harus diserahkan pada konstituante.
Hasil pemungutan suara menunjukan bahwa:
  • 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945
  • 119 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945
Latar belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah berdasarkan pertimbangan dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950.
Sehingga akhirnya Presiden Soekarno untuk sampai kepada kesimpulan bahwa telah muncul suatu keadaan kacau yang membahayakan kehidupan negara. Atas kesimpulannya tersebut, Presiden Soekarno pada tanggal 5 juli 1959, dalam suatu acara resmi di Istana Merdeka, mengumumkan Dekrit Presiden5 Juli 1959. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut:
  1. Tidak berlaku kembali UUDS 1950
  2. Berlakunya kembali UUD 1945
  3. Dibubarkannya konstituante
  4. Pembentukan MPRS dan DPA
Tujuan dikeluarkan dekrit presiden 5 Juli 1959 adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara.
Reaksi dari adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu:
  1. Rakyat menyambut baik sebab mereka telah mendambakan adanya stabilitas politik yang telah goyah selama masa Liberal.
  2. Mahkamah Agung membenarkan dan mendukung pelaksanaan Dekrit Presiden.
  3. KSAD meminta kepada seluruh anggota TNI-AD untuk melaksanakan pengamanan Dekrit Presiden.
  4. DPR pada tanggal 22 Juli 1945 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk melakanakan UUD 1945.
Dampak positif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut:
  1. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan.
  2. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara.
  3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Parlemen tertertunda pembentukannya.
  4. Dampak negatif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut.
  5. Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka.
  6. Memberi kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru.
  7. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik.

Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal


Kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi tantangan dan masalah ekonomi yang cukup berat pada tahun 1959. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Gunting Syafruddin 
Kebijakan Gunting Syafruddin adalah Pemotongan nilai uang (sanering). Cara yang digunakan pada Kebijakan Gunting Syafruddin adalah dengan memotong semua uang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS). Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp 5,1 Milliar.
Dampak kebijakan gunting Syafruddin rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang Yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.
2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng 
Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir. Kebijakan Gerakan Benteng direncanakan oleh Sumitro ]oyohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya adalah menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.
Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan karena Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal, Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif, Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah, Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya, Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah, Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
Dampaknya program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya Sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih Ierdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.
3. Nasionalisasi De javasche Bank 
Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredi tharus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank lndonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.
4. Sistem Ekonomi Ali-Baba 
Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh lskaq Tjokrohadisurjo (mentri perekonomian kabinet Aji l). Tujuan dari program ini adalah Untuk memajukan pengusaha pribumi, Agar para pengusaha pribumi Bekerjasama memajukan ekonomi nasional, Pertumbuhan dan perkembangan pengusah;i swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi.
Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya China. Pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, Pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa lndonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf, Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional, Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada.
Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit, lndonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas. Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.
5. Persaingan Finansial Ekonomi (Finek) 
Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansialekonomi antara pihak indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, yang berisi Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan, Hubungan Finek lndonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral, Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak, Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga lndonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 februari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni lndonesia-Belanda secara sepihak.
Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Sukarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB. Dampaknya adalah Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha Pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.
6. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) 
Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih bergani menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotai ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.
Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada mas. kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunal Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangk; panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusur Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap).
Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah. RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena Adanya depresi ekonomi dl Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot, Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi, Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.
7. Musyawarah Nasional Pembangunan 
Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas, Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan, Timbul pemberontakan PRRI/ Permesta, Membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia, Memuncaknya ketegangan politik Indonesia-Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.

Kabinet pada Masa Pemerintahan Demokrasi Liberal

Kabinet pada Masa Pemerintahan Demokrasi Liberal terkenal sering berganti. Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 Rl Melaksanakan demokrasi parlementer yang Liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat dan masa ini disebut Masa Demokrasi Liberal. Indonesia dibagi manjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi dan berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950. Pemerintahan RI dijalankan oleh suatu dewan mentri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR)
Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik, karena dalam sistem kepartaian menganut sistem multi partai. Konsekuensi logis dari pelaksanaan sistem politik demokrasi liberal parlementer gaya barat dengan sistem multi partai yang dianut, maka partai-partai inilah yang menjalankan pemerintahan melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen dalam tahun 1950 -1959, FM dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR, dan dalam waktu lima tahun (1950 -1955) PNI dan Masyumi silih berganti memegang kekuasaan dalam empat kabinet. Adapun susunan kabinet yang menjalankan roda pemerintahan pada masa demokrasi liberal, sebagai berikut:
  1. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)
    Kabinet Natsir merupakan koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi. Dipimpin Oleh Muhammad Natsin Program yang ditawarkan kabinet ini adalah Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, Menyempumakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, Memperjuangkan pe’ nyelesaian masalah Irian Barat.
    Hasil yang diperoleh dari kabinet Natsir adalah Berlangsung perundingan antara Indonesia' Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Kendala/Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini adalah Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan) dan Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/Tll, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS. Berakhirnya kekuasaan kabinet Natsir dikarenakan adanya mosi tidak percaya dari PNImenyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden
  2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 3 April 1952)
    Kabinet Sukiman merupakan koalisi antara Masyumi dan PNI yang dipimpin Oleh Sukiman Wiryosanjoyo. Program yang ditawarkan kabinet ini adalah Menjamin keamanan dan ketentraman, Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai engan kepentingan petani, Mempercepat persiapan pemilihan umum, Menjalankan politik luar pegeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Rl secepatnya.
    Hasil yang diperoleh dari kabinet Sukiman tidak terlalu berarti sebab programnya melanjukan program Natsir, hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman.
    Kendala atau Masalah yang dihadapi oleh kabinet Sukiman adalah Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri lndonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Di mana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri Rl karena Rl diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika. Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada Setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah, Masalah Irian barat belum juga teratasi, Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.
    Berakhirnya kekuasaan kabinet Sukiman dikarenakan muncul pertentangan dari Masyumi lian PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.
  3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 3 juni 1953)
    Kabinet Wilopo merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya yang dipimpin Oleh Mr. Wilopo. Program yang ditawarkan oleh kabinet ini adalah Program dalam negeri Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan dan Program luar negeri Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, Pengembalian irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.
    Kendala/Masalah yang dihadapi kabinet Wilopo adalah Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat, Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunana hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras, Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.
    Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TN| sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNl sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno sehingga ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanana di Sulawesi Selatan. Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu TNl-AD yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan. Tetapi saran tersebut ditolak. Muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD. Inti peristiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan Sukarno agar membubarkan kabinet.
    Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke lndonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh. Intinya peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli).
    Berakhirnya kekuasaan kabinet Wilopo dikarenakan akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak Percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden.
  4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955)
    Kabinet Ali Satroamijoyo merupakan koalisi antara PNI dan NU yang dipimpin Oleh Mr. Ali Sastroamijoyo program yang ditawarkan kabinet ini adalah Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta ,egera menyelenggarakan Pemilu, Pembebasan Irian Barat secepatnya, Pelaksanaan politik bebasaktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB, Penyelesaian Pertikaian politik Hasil yang diperoleh dari kabinet ini adalah Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955, dan Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955.
    Kendala/Masalah yang dihadapi oleh kabinet Ali Sastroamijoyo I adalah Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/Tll di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh, Terjadi peristiwa 27 juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI-AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya mentri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru, Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan, Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya.
    Berakhirnya kekuasaan kabinet Ali Sastroamijoyo I dikarenakan NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.
  5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)
    Kabinet ini dipimpin oleh Burhanuddin Harahap. Program yang ditawarkan kabinet ini adalah Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah, Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru, Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi, Perjuangan pengembalian Irian Barat, Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.
    Hasil yang diperoleh dari kabinet Burhanuddin Harahap ini adalah Penyelenggaraan pemilu Pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU 1 Masyumi, dan PKI, Hasil pemili baru dikeluarkan 1 Maret 1956 untuk anggota DPR.
    Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni lndonesia-Belanda, Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebaga; Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955. Kendala/Masalah yang dihadapi oleh kabinet in; adalah Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidak tenangan.
    Berakhirnya kekuasaan kabinet Burhanuddin Harahap ditandai dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang Cukup terhadap kabinet sehingga kabinetpun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang hams bertanggung jawab pada parlemen yang baru pula.
  6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 - 4 Maret 1957)
    Kabinet Ali Sastroamijoyo II merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU yang dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo. Program yang ditawarkan kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut: Perjuangan pengembalian Irian Barat, Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD, Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, Menyehatkan perimbangan keuangan negara, Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.
    Selain itu program pokoknya adalah Pembatalan Konfrensi Meja Bundar, Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, Melaksanakan keputusan Konfrensi Asia-Afrika. Hasil yang diperoleh dari kabinet ini adalah mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB.
    Kendala/Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini adalah berkobarnya semangat anti China di masyarakat, Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara, Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya, Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di lndonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang China karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional, Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan Phil. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan Parlementer. Berakhirnya kekuasaan cabinet Ali Sastroamijoyo ll ini dikarenakan mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya kepada presiden.
  7. Kabinet Djuanda (9April 1957) - 5 Juli 1959)
    Kabinet Djuanda merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik. Kabinet ini dipimpin oleh Ir. Iuanda. Program yang ditawarkan kabinet ini adalah Programnya disebut Panca Karya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya, programnya yaitu Membentuk Dewan Nasional, Normalisasi keadaan Republik Indonesia, Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB, Perjuangan pengembalian irian jaya, Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan. Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk.
    Hasil yang diperoleh dari kabinet Djuanda adalah hengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia di mana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat, Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin, Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah Rl, Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.
    Kendala/Masalah yang dihadapi kabinet ini adalah Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta, Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis clemokrasi liberal mencapai puncaknya, Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan Pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadir pesta sekolah tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November I957. Peristiwa ini inenyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara. berakhirnya kekuasaan kabinet Djuanda berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 juli I959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

Contact Me

Nama

Email *

Pesan *