Pengertian Latar Belakang Tujuan Dan Penyelewengan Politik Etis

  Halo selamat datang di sejarahumum.com. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pengertian, latar belakang, tujuan dan penyelewengan politik etis di Indonesia. Politik etis atau sering disebut politik balas budi diusulkan pertama kali oleh seorang politikus Belanda bernama Van Deventer dan Pieter Brooshooft yang merupakan seorang wartawan Koran De Locomotief. Beberapa dampak dari politik etis yang kemudian muncul adalah politik etis sebagai pembuka pendidkan modern dan munculnya golongan terpelajar yang mempelopori pergerakan nasional di Indonesia. Untuk lebih memahami pengertian dan latar belakang politik etis, marilah kita simak artikel berikut ini. Artikel ini dapat juga digunakan sebagai makalah tentang politik etis di Indonesia. 

A. Pengertian Politik Etis

Politik etis atau biasa disebut politk etika atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah Belanda memiliki tangung jawab secara moral terhadap kesejahteraan wilayah jajahannya. Politik etis merupakan gagasan kaum liberal belanda yang bertujuan untuk membuka mata pemerintah Belanda agar memperhatikan nasib rakyat yang terjajah dan melaksanakan pembangunan negeri jajahan, dalam hal ini Indonesia. Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan tanam paksa mengakibatkan banyak rakyat menderita.
Ternyata gagasan politik etis yang pertama kali dicetuskan oleh Van Deventer ini mendapat perhatian yang besar oleh Ratu Wilhelmina saat pertama kali naik takta pada tanggal 17 September 1901. Dalam pidatonya, ia menyatakan bahwa Kerajaan Belanda memiliki hutang moril terhadap rakyat Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Van deventer yang meliputi Irigasi, Imigrasi, dan Edukasi. Kebijakan ini sangat kontras dari yang dilakukan ayahnya. Banyak pihak yang menghubungkan kebijakan Ratu Wihelmina tersebut merujuk pada tulisan Van Deventer yang telah beredar beberapa waktu sebelumnya. 

B. Latar Belakang Politik Etis

Latar belakang pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda adalah karena rakyat mulai menderita setelah Belanda mengeluarkan kebijakan tanam paksa yang begitu berat bagi rakyat Hindia Belanda.
Kebijakan politik etis yang dicetuskan oleh Ratu Wihelmina otomatis menggantikan kebijakan tanam paksa atau cultuurstelsel yang dicetuskan oleh ayahnya, Raja William III yang telah berlangsung dimulai sejak 1830-1915.
Tanam paksa menjadikan negara jajahan seperti sapi perah. Mereka hanya mengambil keutungan sementara pihak lain dirugikan, bahkan menjadi sengsara. Pada pelaksanaan tanam paksa, raja William III memberikan amanah kepada Gubernur Jendral Johannes van den Bosch untuk memimpin pelaksaan tanam paksa di Indonesia.
Tanam paksa adalah kebijakan pemerintah Hindia Belanda mewajibkan setiap desa menyisihkan 20 persen tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor. Rakyat dipaksa untuk menanam kopi, teh, tebu, tembakau hingga cengkeh. Hasil tanaman ini akan dibeli dengan harga murah atau sekedar diserahkan kepada kepada pemerintah kolonial. Mereka yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun pada kebun-kebun milik pemerintah Belanda sebagai bagian dari denda.
Sistem Tanam Paksa dari kekayaan tanah Nusantara ini terbukti telah memakmurkan dan menyejahterakan negeri Belanda. Menjadikan Belanda salah satu kerajaan terkaya di Eropa pada abad ke 19. Gubernur Van den Bosch bahkan akhirnya dianugerahi gelar Graaf oleh raja Belanda, pada 25 Desember 1839. Namun disisi lain menyengsarakan rakyat Indonesia.
Berbagai kritik dan kecaman

terhadap tanam paksa muncul dari berbagai wilayah, termasuk dari rakyat Belanda sendiri. Salah satunya adalan Van Deventer sebagai pencetus asal mula politik etis atau politik balas budi.Pemikirannya kemudian dijadikan sebagai Kebijakan oleh Ratu Wihelmina yang dikenal sebagai program Trias Van Deventer.

C. Tujuan Politik Etis

Tujuan pelaksanaan politik etis oleh pemerintah belanda di Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyat dan melaksanakan pembangunan di negara jajahan. Politik etis dilaksanakan dalam 3 program yang dikenal dengan Trias Van Deventer, meliputi:

1. Irigasi (Pengairan)
   Kebijakan ini bertujuan untuk mengairi lahan pertanian inlander (penduduk pribumi) dengan membangun dan memperbaiki saluran pengairan dan bendungan. Pengairan diperlukan agar rakyat dapat mengairi lahan pertaniannya dengan mudah.
2. Migrasi (Perpindahan Penduduk)
   Migrasi atau perpindahan penduduk merupakan kebijakan politik etis pemerintah belanda dengan mengajak penduduk untuk bertransimigrasi ke daerah lain guna memenuhi kebutuhan di wilayah pertanian dan perkebunan milik Belanda.
3. Edukasi (Pengajaran)
   Kebijakan edukasi yaitu kebijakan memperluas kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Walaupun dalam pelaksanaannya hanya anak-anak pribumi dari golongan tertentu saja yang dapat bersekolah.

Kebijakan politik etis memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, misalnya manfaat politik etis dalam bidang edukasi menimbulkan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Dampak penyelenggaraan politik etis bagi bangsa Indonesia adalah terbukanya pendidikan modern dan munculnya kaum terpelajar dan golongan cendekiawan yang mempengaruhi lahirnya pergerakan nasional. Kaum terpelajar ini kemudian memiliki pendapat pentingnya persatuan dan kesatuan antar rakyat Indonesia. Dari sinilah politik etis menjadi latar belakang munculnya sumpah pemuda.

D. Penyelewengan dan Penyimpangan Pelaksanaan Politik Etis

Kebijakan politik etis hindia belanda ternyata mecapai kegagalan. Hal ini dikarenakan adanya penyimpangan dan penyelewengan pelaksanaan poltik etis di Hindia Belanda oleh pegawai Belanda di lapangan. Penyelewengan dan Penyimpangan Pelaksanaan Politik Etis antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bidang Irigasi
   Pelaksanan politik etis dalam bidang irigasi atau pengairan awalnya ditujukan untuk mengairi lahan para pendudukk pribumi, namun pada pelaksanaanya ternyata hanya digunakan untuk mengairi tanah-tanah yang subur yang digunakan sebagai lahan perusahaan swasta Belanda. Sementara lahan rakyat tidak diairi.
2. Bidang Edukasi
   Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah sebagai bentuk pelaksanaan politik etis. Namun ternyata terdapat penyimpangan di lapangan. Pendidikan ternyata digunakan oleh Belanda untuk mendapatkan pegawai pemerintahan dengan gaji yang murah. Pendidikan yang sejatinya diperuntukan kepada seluruh rakyat Indonesia ternyata hanya dapat dinikmati oleh anak-anak pegawai negeri dan anak orang kaya. Selain itu juga terjadi diskriminasi pendidikan yaitu adanya perbedaan tempat belajar, yaitu satu kelas berisi anak-anak pegawai negeri dan golongan orang kaya, sedangkan di kelas lain diisi oleh anak-anak pribumi pada umumnya.
3. Bidang Migrasi
   Pelaksanaan politik etis bidang migrasi terjadi penyelewengan yaitu perpindahan penduduk ke luar Jawa hanya ditujukan ke daerah perkebunan milik Belanda. Migrasi atau perpindahan penduduk ini bertujuan menetap karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja. Tidak sedikit rakyat yang mengikuti program ini memilih untuk melarikan diri dari perkebunan. Namun pemerintah Belanda mengeluarkan aturan Poenale Sanctie yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari oleh polisi dan akan diserahkan kembali kepada mandornya.

Dari ketiga penyimpangan dan penyelewengan politik etis tersebut terjadi karena lebih banyak dominasi kepentingan Belanda terhadap pelaksanaan politik etis.
Itulah tadi Pengertian, latar belakang, tujuan dan penyelewengan politik etis di Indonesia. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari belajar sejarah.