Pelaksanaan Demokrasi Liberal di Indonesia

Demokrasi Liberal di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1950 yang menggunakan saat itu Indonesia menerapkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) atau biasa disebut Undang-Undang Dasar 1950. Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Hal inilah yang menjadi latar belakang pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia.
Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 Rl melaksanakan demokrasi parlementer yang Liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat dan masa ini disebut Masa demokrasi Liberal. Indonesia dibagi manjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi dan berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950. Pemerintahan RI dijalankan oleh suatu dewan mentri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).

Keadaan Politik Pemerintahan pada Masa Demokrasi Liberal

Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik, karena dalam sistem kepartaian menganut sistem multi partai. Konsekuensi logis dari pelaksanaan sistem politik demokrasi liberal parlementer gaya barat dengan sistem multi partai yang dianut, maka partai-partai inilah yang menjalankan pemerintahan melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen dalam 5 tahun (1950 -1959), PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR, dan dalam waktu lima tahun (1950 -1955) PNI dan Masyumi silih berganti memegang kekuasaan dalam empat kabinet. Adapun susunan kabinet pada masa demokrasi liberal adalah sebagai berikut:
  1. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)
  2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 3 April 1952)
  3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 3 juni 1953)
  4. Kabinet Ali Sastroamijoyo (31 juli 1953 - 12 Agustus 1955)
  5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)
  6. Kabinet Ali Sastroamijoyo || (20 Maret 1956 - 4 Maret 1957)

Keadaan Ekonomi Pemerintahan pada Masa Demokrasi Liberal

Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi Kondisi Ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Berbagai langkah dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki masalah ekonomi pada masa demokrasi liberal. Upaya untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan dengan tersendat-sendat.  Beberapa faktor yang menjadi kendala dan penyebab buruknya ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal adalah sebagai berikut:
  1. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5 Triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 Triliun rupiah.
  2. Defisit yang harus ditanggung oleh Pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 Miliar. 
  3. lndonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia.
  4. Politik keuangan Pemerintah lndonesia tidak dibuat di Indonesia melainkan dirancang oleh Belanda.
  5. Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.
  6. Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai.
  7. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan sparatisisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia.
  8. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat.
  9. Kabinet terlalu sering berganti menyebabkan program-program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang.
  10. Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.
Masalah jangka pendek yang harus dihadapi pemerintah adalah Mengurangi jumlah uang yang beredar dan Mengatasi Kenaikan biaya hidup. Sementara masalah jangka panjang yang haru dihadapi adalah Pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. Untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal diantaranya:
  1. Gunting Syafruddin
  2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
  3. Nasionalisme De Javasche Bank
  4. Sistem Ekonomi Ali-Baba
  5. Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)
  6. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
  7. Musyawarah Nasional Pembangunan

0 Response to "Pelaksanaan Demokrasi Liberal di Indonesia"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel