Penyimpangan Pelaksanaan UUD 1945 pada Masa Demokrasi Terpimpin

Penyimpangan pelaksanaan UUD 1945 pada masa Demokrasi Terpimpin terhadap pancasila pernah terjadi di Indonesia. Demokrasi Terpimpin pernah dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1959-1966 yang diawali dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Adapun isi Dekrit Presiden tersebut adalah sebagai berikut:

  1. pembubaran konstituante 
  2. tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945 
  3. pembentukan MPRS dan DPAS
Latar Belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden adalah sebagai langkah pengganti Demokrasi Liberal yang semakin bermasalah pada masa itu. Seiring berjalannya waktu ternyata pelaksanaan Demokrasi Terpimpin juga terjadi Peyimpangan. Berikut bentuk penyimpangan terhadap UUD 1945 dan Pancasila yang terjadi pada masa pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia:

1. Kekuasaan Presiden
Bentuk penyimpangan pelaksanaan UUD 1945 pada masa demokrasi terpimpin, Majelis Permusyaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengangkat Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup dan memiliki kekuasaan eksekutif yang lebih tinggi dari pada kekuasaan legislatif. Dengan demikian MPR harus patuh kepada presiden. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan UUD 1945 karena presiden sejatinya sebagai kepada negara di bawah MPR.

2. Pembentukan MPRS
Ada yang janggal saat pembentukan MPRS. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang seharusnya dipilih melalui Pemilu (Pemilihan Umum) malah dibentuk oleh presiden sendiri melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. Hal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945. Bukankah seharusnya dilakukan pemilihan umum? tapi mengapa malah membentuknya sendiri?

3. Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR GR(Gotong Royong)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Lagi-lagi pembentukan parlemen dengan kehendak presiden sendiri.

4. Pembentukan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara)
Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.3 tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Padahal, pemerintah dipegang sepenuhnya oleh Presiden. Mungkinkah hanya untuk memperkuat jabatan saja?

5. Pembentukan Front Nasional
Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945.

6. Keterlibatan PKI dalam Nasakom (Nasio, Agama dan Komunis)
Upaya penyebarluasan ajaran Nasakom dimanfaatkan oleh PKI dengan mengemukakan bahwa PKI merupakan barisan terdepan pembela NASAKOM. Keterlibatan PKI tersebut menyebabkan ajaran Nasakom menyimpang dari ajaran kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945 menjadi komunis. Selain itu PKI mengambil alih kedudukan dan kekuasaan pemerintahan yang sah. PKI berhasil meyakinkan presiden bahwa Presiden Sukarno tanpa PKI akan menjadi lemah terhadap TNI.

7. Pembentukan Kabinet Kerja

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan rakyat Gotong Royong diangkat sebagai menteri. Tindakan ini bertentangan dengan UUD 45, sebab kedudukan DPR selaku lembaga legislatif sejajar dengan kedudukan Presiden selaku eksekutif. Dengan diangkatnya Ketua MPRS dan DPRGR sebagai menteri, di mana dalam UUD 45 dinyatakan bahwa kedudukan menteri adalah sebagai pembantu Presiden, maka tindakan tersebut secara terang-terangan telah merendahkan martabat lembaga legislatif.

8. Adanya ajaran Resopim
Adanya ajaran RESOPIM. Tujuan adanya ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Sukarno. Ajaran Resopim diumumkan pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-16.

9. Peran ABRI

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) seharunya berperan menjaga keamanan dan pertahanan negara, namun malah menjadi kekuatan politik yang sangat kuat. Hal ini terjadi karena saat itu terjadi penyatuan kelembagaan dan keanggotaan TNI dan Polri. Selain itu juga kedudukan ABRI dibawah Presiden.

10. Kehidupan Partai Politik

Penyederhanaan yang dimaksud adalah pembubaran partai-partai politik yang tidak sesuai dengan Penpres no.7 tahun 1959. Partai yang tidak memenuhi syarat, akan dibubarkan sehingga dari 28 partai yang ada hanya tinggal 11 partai. Kedudukan presiden yang kuat tersebut tampak dengan tindakannya untuk membubarkan 2 partai politik yang pernah berjaya masa demokrasi Parlementer yaitu Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Alasan karena kedua partai tersebut terlibat dalam pemberontakan PRRI & Permesta. Kedua Partai tersebut resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960.
Demikian Bentuk Penyimpangan Pelaksanaan UUD 1945 pada Masa Demokrasi Terpimpin. Semoga bermanfaat.

0 Response to "Penyimpangan Pelaksanaan UUD 1945 pada Masa Demokrasi Terpimpin"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel